RI-Korea Tunda Kerjasama Industri Pesawat Tempur Canggih di Atas F-16

ilustrasi

Jakarta - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) menunda kerjasama industri pesawat tempur bersama Indonesia yang diberi nama Korea Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX). Alasannya pemerintah Korsel masih dalam tahap transisi kekuasaan terkait pergantian presiden baru Korsel.

"Ditunda setahun setengah karena ada perubahan pemimpin Korea yang baru dilantik kemarin kan presidennya, jadi dia Ingin meyakinkan pemerintah supaya lebih ada data, dasarnya menghadapi parlemen," kata Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Pos Hutabarat di acara Seminar Pembangunan Industri Pertahanan Yang Terintegrasi Melalui Penguasaan Teknologi, Guna Kemandirian Bangsa di Kementerian Perindustrian, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (28/2/2013).

Pos menuturkan penundaan kerjasama ini terhitung mulai Januari 2013 hingga satu tahun setengah. Sehingga pada Juni 2014 kerjasama ini bisa realisasi kembali. "Tapi realisasinya dalam hal engineering ya," katanya.

Ia menjelaskan dalam proyek ini pemerintah Indonesia berkontribusi hanya 20% selebihnya oleh pemerintah dan BUMN strategis Korsel. Rencananya dari proyek ini akan diproduksi pesawat tempur KFX/IFX atau F-33 yang merupakan pesawat tempur generasi 4,5 masih di bawah generasi F-35 buata AS yang sudah mencapai generasi 5. Namun kemampuan KFX/IFX ini sudah di atas pesawat tempur F-16.

Pesawat KFX/IFX akan dibuat 250 unit, dari jumlah itu Indonesia akan mendapat 50 unit di 2020. Harga satu pesawat tempur ini sekitar US$ 70-80 juta per unit.

"Tapi kita yang ini mungkin bisa dapat US$ 50-60 juta, karena kita ikut membangun, dari APBN kita," katanya.

Sebelumnya PT Dirgantara Indonesia (PT DI) akan terlibat dalam pengembangan dan produksi pesawat jet tempur buatan Indonesia. Pesawat itu dikembangkan atas kerja sama Kementerian Pertahanan Korea Selatan dan Indonesia, pesawat tempur KFX/IFX.

Direktur Utama Dirgantara Indonesia Budi Santoso menuturkan, untuk mengembangan pesawat yang lebih canggih dari F-16 dan di bawah F-35 ini, PT DI telah mengirimkan sebanyak 30 orang tenaga insinyur ke Korsel untuk terlibat dalam pengembangan proyek pesawat temput versi Indonesia dan Korsel.

"Baru pulang Desember (2012) 30 orang. Kami mengirim atas nama Kemenhan. Jadi 1,5 tahun tim kita ada di Korea. Kita 1,5 tahun sama-sama mendesain. Kita ada yang belajar dari Korea, dan Korea ada yang belajar dari kita (PT DI)," tutur Budi.

Gibbs: Saya Diminta Berbohong Soal Drone AS

WASHINGTON:(DM) -Mantan juru bicara Gedung Putih Robert Gibbs dalam sebuah wawancara televisi, mengatakan bahwa pada waktu dirinya bekerja di Gedung Putih sebagai jubir, ia diminta untuk berbohong soal program rahasia pesawat tanpa awak Amerika Serikat. 

Gibbs dalam wawancara dengan televisi MSNBC pada Ahad (24/2), mengisahkan dirinya ketika menjadi jubir pemerintah Obama dan ia diberitahu untuk tidak berbicara tentang program rahasia drone AS dan bahkan diminta untuk menepis keberadaan program seperti itu.

"Kebijakan rahasia terkait program pesawat tanpa awak telah menyulitkan pekerjaan saya sebagai jubir dalam meladeni para wartawan," kisahnya.

Seraya menyebut program itu sebagai hal yang bodoh, Gibbs menandaskan, "Aku sebagai jubir resmi pemerintah harus mengingkari sebuah masalah yang benar-benar ada ketika menjawab pertanyaan para wartawan."


Pemerintah Barack Obama sejak tahun 2009 telah mengintensifkan pengoperasian drone untuk membunuh para tersangka teroris di Timur Tengah dan bahkan membunuh warga Amerika.

Langkah itu mendapat kritik luas di Amerika dan dunia meskipun pemerintah Washington menolak memverifikasi keberadaan program tersebut.

(IRIB Indonesia/RM)

TNI AL AKAN DIPERKUAT 11 HELIKOPTER ANTI-KAPAL SELAM

Super Frelon SA 321G, helikopter anti-kapal selam Prancis

TNI AL bakal diperkuat dengan 11 helikopter anti-kapal selam. Saat ini pengadaan 11 helikopter anti-kapal selam itu sudah memasuki proses lelang. Target realisasinya adalah pada Oktober 2014.

"Kami harapkan 11 helikopter anti-kapal selam tersebut sudah bisa menjadi kebanggaan pada saat peringatan hari jadi TNI tahun 2014," seperti yang diungkapkan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Marsetio di Sidoarjo, Jumat, 22 Februari 2013.

Proses lelang sedang berjalan di Kementerian Pertahanan, ada tiga perusahaan yang ambil bagian yaitu perusahaan dari Amerika Serikat, Perancis dan Inggris. Jika salah satu perusahaan berhasil lolos spesifikasi  yang ditentukan TNI AL, maka perusahaan itulah yang akan menang karena lelang bersifat lelang terbuka.

Marsetio mengatakan, dengan adanya pengadaan sebelas helikopter tersebut nantinya akan mengaktifkan kembali skuadron 100 yang dulu dimiliki oleh angkatan laut. Seperti masa kejayaan Indonesia pada tahu 1965, di mana saat itu TNI AL memiliki Skadron 100 yang didukung oleh helikopter anti-kapal selam. Dan diharapkan dengan hadirnya 11 helikopter anti-kapal selam tersebut, Indonesia akan semakin mampu menjaga kedaultan dan keutuhan NKRI.

Sumber : Antara
Kredit foto : Wikipedia

Jenderal Pramono minta TNI waspada di Papua

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Pramono Edhie menegaskan tidak akan penambahan personel usai tragedi berdarah yang menewaskan 11 orang di Papua. Namun, Pramono meminta pasukannya untuk tetap waspada.

 

"Penambahan personel tidak ada. Namun, kewaspadaan di perbatasan tetap dilakukan," ujar Pramono usai penandatanganan MoU antara TNI dengan Pertamina dan Bank BRI di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta Pusat, Senin (25/2).

Pramono mengatakan akan meningkatkan patroli dan pengecekan di perbatasan. Dia juga mengingatkan kepada anggotanya untuk mengakrabkan diri kepada masyarakat.

"Kalau kita disayang masyarakat tentu kita akan merasa aman," katanya.

Pramono menegaskan TNI mengemban dua tugas yaitu Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Setelah Perang (OMSP). Pramono mengajak pemerintah setempat untuk mensejahterakan masyarakat Papua.

"Karena apabila masyarakat sejahtera, tidak akan ada perbuatan yang macam-macam," tuturnya.

Seperti diketahui, sekelompok sipil bersenjata menembak 8 prajurit TNI dan empat warga sipil di Jayapura, Papua. Jasad 12 korban baru dievakuasi dari Sinak, Papua dengan menggunakan dua helikopter TNI jenis MI 17 pada Minggu pukul 09.20 WIT. Evakuasi ini sempat tertunda tiga hari karena cuaca buruk dan helikopter yang ditembaki. (Merdeka)

Penembakan di Puncak tidak bernuansa "Papua Merdeka"

Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian menegaskan, kasus penembakan di Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya itu tidak bernuansa "merdeka" atau politis.

Kasus penembakan terhadap anggota TNI dan warga sipil itu diduga terkait masalah pilkada yang tahapannya saat itu sedang berlangsung, kata Irjen Pol Tito menjawab pertanyaan ANTARA di Jayapura, Senin.

Dikatakan, indikasi kasus itu terlihat jelas karena saat pelaksanaan pilkada gubernur berlangsung aman demikian pula saat pencoblosan pilkada bupati Puncak.

Namun saat begitu pleno KPU Puncak hendak dilaksanakan baru serangkaian penyerangan terhadap anggota TNI dan warga sipil terjadi.

"Kami saat ini tengah mendalami dan mengumpulkan bukti termasuk dugaan keterlibatan calon bupati yang ikut dalam pilkada tersebut," tegas Irjen Pol Tito.

Menurut jenderal berbintang dua ini, karena adanya indikasi itu maka saat ini pihaknya terus mengumpulkan bukti-bukti guna mengungkap dugaan atau indikasi tersebut.

Karena itulah, kata Irjen Pol Tito,dipastikan kasus yang terjadi tidak berkaitan dengan faktor politik atau isu perjuangan "papua merdeka".

Tidak perlu dialog-dialog karena yang terjadi adalah kasus kriminal dan tidak bernuansa politik, tegas Irjen Pol Tito seraya menambahkan, untuk mengantisipasi kamtibmas di kawasan itu pascapleno maka saat ini pihaknya sudah menambah pasukan.

Kasus penembakan dan penyerangan terhadap pos keamanan dan warga sipil itu mengakibatkan 12 orang tewas, delapan diantaranya prajurit TNI. (Antara)

Pilihan KSAD Jatuh Pada Helikopter Black Hawk

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Pramono Edhie Wibowo lebih memilih membeli helikopter Black Hawk daripada Apache.

Sebab harga Apache lebih mahal dua kali lipat daripada Black Hawk. "Kami masih mengkaji terus. Black Hawk menjadi pilihan bagus," kata Pramono di Mabes TNI AD, Senin (25/2).

Dijelaskannya, pada awal kunjungan ke pabrik helikopter di Amerika Serikat, harga Apache sebenarnya masih standar. Meski tidak menyebut harga, Pramono tampak kecewa ketika menjelang persetujuan pembelian harganya meningkat.

Karena hanya mendapat alokasi 200 juta dolar AS, pihaknya akhirnya lebih membeli helikopter Black Hawk. "Harga tidak boleh dinaikkan. Pas datang harga sesuai, pasti deal harga naik. Siapa yang menaikkan? Saya tidak tahu," cetus Pramono.

Terkait pengadaan tank tempur utama Leopard, Pramono mengatakan tinggal penyelesaian pembayaran. "Leopard pada tahap penyelesaian di Kemenhan," ujarnya.


Alasan Kemenhan 'Kebelet' Beli Black Hawk 

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro berharap pembelian helicopter tempur untuk Mabes TNI AD bisa selesai tahun ini. Ini karena Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembagunan Nasional sudah setuju. Dana yang siap digelontorkan sebesar 200 juta dolar AS alias Rp 1,9 triliun.

Alasan lainnya, kata dia, sisa waktu pemerintahan sekarang secara efektif tinggal setahun. "Jika tidak bisa segera diselesaikan maka takutnya program yang dirancang tidak bisa berkelanjutan," kata dia, Jumat (15/2).

Kepala Badan Saranan Pertahanan Kemenhan Mayjen Ediwan Prabowo menambahkan, dana alokasi yang sudah disetujui sebesar 200 juta dolar AS untuk pembelian Black Hawk. Hasil diskusi dengan perwakilan Pentagon, kata dia, dengan alokasi dana sekarang hanya dapat delapan helokopter Apache.

Adapun jika dialokasikan untuk Black Hawk maka bisa mendapat 20 unit. Hanya saja, sambungnya, melihat mendesaknya modernisasi alutsista, Kemenhan meminta kenaikan dana hingga 400 juta dolar AS.

"Apache adalah helikopter serang kualifikasi paling tinggi di tataran dunia dan termasuk bisa menyerang tank lapis baja. Saingannya helikopter Cobra dari Eropa," kata Ediwan.

"Untuk Black Hawk, bisa buat mengangkut pasukan dan helikopter serbu," imbuhnya.

Terkait penempatan helikopter, Ediwan menambahkan, kebijakan itu diserahkan kepada Mabes TNI AD selaku pengguna.

Sebelumnya, KSAD Jenderal Pramono Edi Wibowo, menjelaskan akan membeli Black Hawk 20 unit dari AS. TNI AD, kata dia, juga memesan 20 unit helikopter serba guna jenis Bell 412 EP. (Republika)

Konflik Papua - TNI/Polri Harus Kedepankan Pendekatan Damai

Ketua Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Pendeta Alberth Yoku STh , mengimbau TNI/Polri yang ada di wilayah tersebut agar tetap mengedepankan pendekatan cinta kasih dan damai dalam menjalankan tugasnya.

Pernyataan itu disampaikan menyusul terjadinya penembakan empat warga sipil dan delapan aparat TNI hingga tewas di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya, Kamis (21/2) kemarin. "Imbauan saya kepada untuk TNI/Polri peningkatan kasih sayang, penuh damai, yang sudah dicanangkan tetap dikedepankan," kata dia di Jayapura, Papua, Minggu (24/2).

Pemimpin gereja GKI itu juga mengatakan para pelaku kejahatan dan tindak kriminal tersebut harus diproses hukum sesuai dengan perbuatannya. "Kemudian tindakan hukum bagi mereka yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu (penembakan) harus ditegakkan. Hukum harus ditegakkan," kata dia.

Pendeta Alberth Yoku juga mengimbau kepada pemerintah provinsi dan daerah yang ada di wilayah itu agar memperhatikan peningkatan sumber kesejahteraan dan sumber budi pekerti, pengetahuan bagi warga setempat. "Mari kita lakukan pembangunan yang mengarah pada peningkatan sumber kesejahteraan dan sumber budi pekerti dan pengetahuan yang baik bagi semua manusia," kata dia.

Anggota Komisi I DPR RI, Teguh Juwarno, mengatakan masalah konfl ik di Papua harus disikapi serius, dan penyelesaiannya harus bersifat menyeluruh. Bukan semata-mata pendekatan kesejahteraan dengan pemberian status otonomi khusus, tetapi juga disertai dialog dan penegakan hukum sehingga masalah ini tidak diinternasionalisasikan.

"Indonesia memunyai pengalaman penyelesaian konfl ik, seperti Aceh, Poso, dan Ambon. Jadi masalah di Papua tak semata masalah tentang kesejahteraan, tapi juga masalah adanya ideologi yang ingin memisahkan diri dengan NKRI," kata Teguh Juwarno dalam diskusi "Mencari Solusi Komprehensif Konfl ik Papua" di Jakarta, Minggu (24/2).

Yang tak kalah penting, kata dia, adalah mengevaluasi pelaksanaan otsus di Papua. Sudah 10 tahun berlangsung, tapi program afi rmasi itu tetap melahirkan konfl ik. Bahkan ada sinyalemen dana otsus dinikmati segelintir elite. Karena itu, perlu ada audit lengkap tentang penggunaan dana otsus yang jumlahnya hampir 30 triliun rupiah.

Investigasi Mendalam

Terkait gugurnya delapan prajurit TNI dan empat warga sipil dalam peristiwa penembakan kemarin di Papua, Teguh meminta dilakukannya investigasi mendalam. Intelkam dan Badan Intelijen Negara (BIN) mesti proaktif. Investigasi sangat penting agar masalah Papua tak melebar ke spekulasi-spekulasi liar.

Pekan depan, Komisi I DPR RI akan memanggil semua lembaga yang terkait erat dengan Papua untuk mendapatkan laporan yang komprehensif. Ketua DPP PAN Bidang Luar Negeri, Bara Hasibuan, mengatakan peristiwa penembakan anggota TNI dan warga sipil di Tingginambut dan Sinak tak bisa ditoleransi.

Pemerintah harus cepat dan tegas dalam menindak pelakunya. Peristiwa itu harus menjadi pertimbangan serius pemerintah untuk melakukan evaluasi secara mendalam terkait kebijakan atas Papua.

Wakil Ketua Fraksi PAN, Viva Yoga Mauladi, mengatakan pemerintah mesti tegas, termasuk pada orang asing yang masuk Papua, tapi tanpa izin dari kedutaannya, lalu melakukan kegiatan mencurigakan di tanah Cendrawasih tersebut. Ia meminta aparat menangkap mereka saja bila memang masuk tanpa prosedur.

Terkait penembakan yang telah menewaskan 12 korban dari anggota TNI dan warga sipil, Polri telah membentuk tim investigasi. Menurut Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Suhardi Alius, tim investigasi sudah dibentuk sejak awal kasus ini terjadi.

"Kapolda Papua sejak kejadian sudah membentuk tim tersebut," kata Suhardi, Minggu. Tim investigasi itu dipimpin oleh Direktur Kriminal Umum, sedangkan tim penindakan dibentuk untuk mengejar para pelaku penyerangan tersebut. Tim penindakan terdiri dari personel Polri dan TNI.  (KJ)